ETIKA
DAN BISNIS
Nama : Zefanya Putri Listoro
NPM : 17211727
Kelas : 4EA27
FAKULTAS MANAJEMEN EKONOMI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
KORUPSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN
ETIKA BISNIS
·
TEORI :
Pengertian korupsi :
Pengertian korupsi :
Korupsi adalah tindakan pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat
dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan
kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan
sepihak. Dalam arti luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk
keuntungan pribadi.
·
Pengertian Etika Bisnis :
Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang artinya keniasaan/adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan pengertian Etika Bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkosentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).
Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang artinya keniasaan/adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan pengertian Etika Bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkosentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).
·
Hubungan antar Korupsi dengan
Etika Bisnis
:
Praktek korupsi yang banyak terjadi merupakan salah satu dari pelanggaran etika bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa praktek korpusi adalah tindakan tidak bermoral dan tidak beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral.
Praktek korupsi yang banyak terjadi merupakan salah satu dari pelanggaran etika bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa praktek korpusi adalah tindakan tidak bermoral dan tidak beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral.
KASUS/ARTIKEL :
Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia resmi jadi
tersangka korupsi
Diperbaharui 4 October 2013, 9:59 AEST
By Laban Laisila
Diperbaharui 4 October 2013, 9:59 AEST
By Laban Laisila
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap dan menyita barang bukti uang sekitar Rp 3 milyar dalam mata uang asing dan Rupiah, Kepastian status tersangka bukan ketua MK itu disampaikan KPK Kamis (3/10/2013) malam setelah penyidik menggelar pemeriksaan terhadap 13 orang selama lebih dari dua belas jam sejak penggerebekan Rabu (2/10/2013) malam.
Ketua MK, Akil Mochtar, merupakan
pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi
penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK, Dia diduga menerima suap terkait
perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di Kabupaten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Dari kronologi yang disampaikan
oleh pimpinan KPK, penyerahan uang dilakukan langsung di rumah tersangka dalam
mata uang US$ dan SING$ senilai Rp 2 milyar, sementara Rp 1 milyar lainnya
disita dari tempat lain. “Kalau kita jumlah keseluruhan ini kurang lebih Rp 3
milyar, oleh karena itu KPK sudah menetapkan secara resmi orang orang yang
menjadi tersangka,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad. Total termasuk Akil, KPK
menetapkan enam orang tersangka dalam dua kasus suap tersebut. Penyelenggara
negara lainnya yang ikut ditanggkap bersama dengan Ketua MK adalah seorang
anggota DPR dari fraksi Golkar, fraksi terkuat jaman Orde Baru yang juga ikut
dalam aliansi Sekertariat Gabungan (SetGab) bersama Demokrat yang dipimpin oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Keenam tersangka juga langsung
ditahan sejak status tersangka diberikan.“Kini semua tersangka ditahan dalam
Rutan KPK,” jelas pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjoyanto. KPK mendalami kasus
dugaan korupsi ini setelah mendapat laporan dari masyarakat sejak awal
September lalu. KPK juga akan melakukan penyelidikan lanjutan menyusul dugaan
kemungkinan ada orang lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini.
“Sementara kita akan fokus pada apa yang sudah kami temukan dulu, sehingga kami tidak mengandai-andai apakah ada kolega dari pak AM yang terlibat,” lanjut Widjoyanto.
“Sementara kita akan fokus pada apa yang sudah kami temukan dulu, sehingga kami tidak mengandai-andai apakah ada kolega dari pak AM yang terlibat,” lanjut Widjoyanto.
Bentuk Majelis Kehormatan Ini
adalah kasus dugaan korupsi pertama yang menghantam Mahkamah Konstitusi juga
sekaligus melibatkan ketuanya. Delapan hakim MK lainnya memutuskan untuk segera
membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menentukan posisi Akil Mochtar. Hakim
MK yang baru saja diangkat beberapa pekan lalu, Patrialis Akbar, kepada media
menyatakan kalau Majelis Kehormatan dibentuk untuk mengembalikan integritas
institusi pengadilan tertinggi di Indonesia itu. “Jangan kejadian ini untuk
menghancurkan MK, karena kejadian ini tidak menutup kemungkinan terjadi
dimanapun,” elak Akbar.
Kasus ini juga mendapat respon dari berbagai pihak, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat memberikan pernyataan. “Berat tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim manapun sejatinya dan ini menjadi pelajaran kita semua untuk pemilihan posisi posisi di lemabaga negara,” katanya.
ANALISIS :
Tindakan korupsi sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diata mengenai korupsi dan hubungannya dengan etika bisnis. Jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang salah (moral yang salah). Orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang yang mempunyai etika buruk. Etika berbicara tentang sikap, kebiasaan/istiadat, aturan, cara berpikir dengan melakukan korupsi berarti orang tersebut bersikap yang salah, berpikir yang salah, dan dari hal tersebut yang baru dilakukan sekali bisa saja menjadi kebiasaan.
Tindakan korupsi sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diata mengenai korupsi dan hubungannya dengan etika bisnis. Jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang salah (moral yang salah). Orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang yang mempunyai etika buruk. Etika berbicara tentang sikap, kebiasaan/istiadat, aturan, cara berpikir dengan melakukan korupsi berarti orang tersebut bersikap yang salah, berpikir yang salah, dan dari hal tersebut yang baru dilakukan sekali bisa saja menjadi kebiasaan.
Dengan melakukan korupsi sayangnya menjadi
kebiasaan yang buruk, dari hal yang kecil pasti akan menjadi hal yang besar.
Sangat disayangkan dari contoh artikel diatas yang terkena kasus korupsi di
Negara Indonesia justru seorang oknum dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang justru
seharusnya lekat dengan hal yang disebut hukum/ aturan. MK adalah lembaga yang
mempunyai kewajiban untuk membuat keputusan dalam kasus seperti penghianatan
kepada negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh
DPR, Presiden ataupun Wapres. Tetapi dalam kasus ini seorang yang justru
menjabat sebagai ketua MK menjadi tersangka korupsi. Korupsi yang justru
harusnya Ia putuskan jika ada kasus korupsi terjadi di dalam lingkungan DPR,
Presiden/Warpres. Ini sama saja iya juga melakukan penghiantan terhadap Negara
dan dengan korupsi juga bisa terjadi penyuapan. Maka lengkaplah hal-hal diatas
yang justru harusnya Ia tegaskan, justru iya yang melanggar. Ini sangat
mecemarkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Memang di Negara Indonesia
terbiasa dengan hukum yang tidak tegas. Sehingga orang-orang yang melakukan
kesalahan sepeerti halnya krupsi ini tidak akan pernah merasa jera dikarenakan
hukum yang tidak tegas, sehingga orang yang sama tidak takut melakukan lagi
atau orang baru tidak takut untuk mencoba tentu juga harus diimbangi dengan
etika dari diri sendiri.
Analisis
Etika Bisnis Terhadap Kasus Kecurangan Perusahaan (Kode Etik Profesi)
TEORI :
Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Pelanggaran atau kecurangan kode etik profesi adalah penyelewengan/ penyimpangan/ kecurangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi.
Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Pelanggaran atau kecurangan kode etik profesi adalah penyelewengan/ penyimpangan/ kecurangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi.
KASUS/ARTIKEL :
Telkomsel Diduga Lakukan Manipulasi dalam Iklan Talkmania
3/02/2009 16:10 WIB oleh irwan
Kategori: Berita Terkini, Ekonomi dan Bisnis, Hukum dan Kriminal
Telkomsel Diduga Lakukan Manipulasi dalam Iklan Talkmania
3/02/2009 16:10 WIB oleh irwan
Kategori: Berita Terkini, Ekonomi dan Bisnis, Hukum dan Kriminal
Medan, 3/2 (ANTARA) – Telkomsel
diduga melakukan manipulasi dalam program “Talkmania” dengan tetap menarik
pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah
seorang warga Kota Medan, Mulyadi (37) di Medan, Selasa, mengatakan, dalam
iklannya, Telkomsel menjanjikan gratis menelepon ke sesama produk operator
selular itu selama 5.400 detik (90 menit -red). Untuk mendapatkan layanan itu,
pulsa pelanggan akan dikurangi Rp3 ribu setelah mendaftar melalui SMS “TM ON”
yang dikirim ke nomor 8999 terlebih dulu.
Namun, pelanggan sering merasa
kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf
disebabkan sistem di operator selular tersebut sedang sibuk serta disuruh
mencoba lagi.Tapipulsa pelanggan tetap dikurangi, dan apabila terus dicoba
tetap juga gagal, sedangkan pulsa terus dikurangi, katanya.
Warga Kota Medan yang lain, Ulung (34) mengatakan, penggunaan layanan Talkmania yang diiklankan Telkomsel itu seperti “berjudi”. “Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, namun pulsa tetap ditarik,” katanya.
Warga Kota Medan yang lain, Ulung (34) mengatakan, penggunaan layanan Talkmania yang diiklankan Telkomsel itu seperti “berjudi”. “Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, namun pulsa tetap ditarik,” katanya.
Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, SH, MHum mengatakan, layanan iklan Telkomsel itu dapat dianggap manipulasi karena terjadinya “misleading” atau perbedaan antara realisasi dengan janji. Pihaknya siap memfasilitasi dan melakukan pendampingan jika ada warga yang merasa dirugikan dan akan menggugat permasalahan itu secara hukum.Secara sekilas, kata Farid, permasalahan itu terlihat ringan karena hanya mengurangi pulsa telepon selular masyarakat sebesar Rp3 ribu.Namun jika kejadian itu dialami satu juta warga saja dari sekian puluh juta pelanggan Telkomsel, maka terdapat dana Rp3 miliar yang didapatkan operator selular itu dari praktik manipulasi iklan tersebut.
Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) perlu turun tangan menangani hal itu agar masyarakat tidak terus dirugikan.Apabila ditemukan bukti adanya praktik manipulasi itu, diharapkan Depkominfo dan BRTI menjatuhkan sanksi yang tegas agar perbuatan itu tidak terjadi lagi.Semua peristiwa itu terjadi karena iklan operator selular selama ini sering menjebak, saling menjatuhkan dan tidak memiliki aturan yang jelas, katanya.Humas Telkomsel Medan, Weni yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap nomor pelanggan yang merasa dirugikan dalam layanan Talkmania tersebut. “Namun, Telkomsel telah ‘merefine’ atau mengembalikan kembali pulsa nomor-nomor (handpone) yang gagal itu,” katanya.
ANALISIS :
Mengenai kasus Telkomsel diatas merupakan kecurangan atau pelanggaran kode etik dalam berbisnis yang berupa ingkar janji. Pihak Telkomsel ingkar janji dengan dengan pelanggan Telkomsel dengan menguras pulsa pelanggan tetapi tidak memberi fasilitas yang seharusnya didapat oleh si pelanggan. Kasus ini bisa dikatakan juga halnya dengan korupsi. Hal ini berhubungan dengan etika bisnis, jika pembisnis melakukan bisnisnya dengan jujur bisnis yang dijalankan akan terus berjalan dengan baik, sedangkan jika berlaku curang bisnis akan mudah jatuh. Seperti halnya Telkomsel ini, jika Telkomsel terus-terus berlaku curang secara perlahan pelanggan akan berlari ke operator lain, dan tidak dapat menambah pemasukan Telkomsel sehinnga akan bangkrut.
Mengenai kasus Telkomsel diatas merupakan kecurangan atau pelanggaran kode etik dalam berbisnis yang berupa ingkar janji. Pihak Telkomsel ingkar janji dengan dengan pelanggan Telkomsel dengan menguras pulsa pelanggan tetapi tidak memberi fasilitas yang seharusnya didapat oleh si pelanggan. Kasus ini bisa dikatakan juga halnya dengan korupsi. Hal ini berhubungan dengan etika bisnis, jika pembisnis melakukan bisnisnya dengan jujur bisnis yang dijalankan akan terus berjalan dengan baik, sedangkan jika berlaku curang bisnis akan mudah jatuh. Seperti halnya Telkomsel ini, jika Telkomsel terus-terus berlaku curang secara perlahan pelanggan akan berlari ke operator lain, dan tidak dapat menambah pemasukan Telkomsel sehinnga akan bangkrut.
jika pihak Telkomsel terus
bertindak curang, ini akanterus berlangsung sehingga menjadi budaya kecurangan
yang dianggap biasa dilakukan dan akan terus melebar. Bisa saja pihak Telkomsel
menggunakan kecurangan-kecurangan lain di promo Telkomsel yang lainnya. jika kecurangan
ini tidak diadili secara hukum yg berlaku, atau tidak ditindaklanjuti, akan
berdampak kemungkinan Telomsel tidak jera. Seperti pernyataan diatas tadi bahwa
tindakan ini bisa membuat kehilangan pelanggan Telkomsel dan takutnya
berkembang ke operator lain. Maka hal ini termasuk kecurangan serius yang harus
ditindaklanjuti.
Referensi
